Untuk mempermudah investasi untuk orang asing di Indonesia, Tubuh Koordinir Penanaman Modal (BKPM) sudah umumkan implikasi dua barisan peraturan baru berkenaan dengan investasi.

Salah satunya ketentuan berkaitan dengan Ketentuan No. 13/2017 berkenaan Dasar dan Tata Langkah Hal pemberian izin dan Sarana Penanaman Modal ialah peralihan dalam seksi kantor perwakilan di Indonesia.

Ketentuan No. 13/2017 sudah ada untuk umum semenjak 15 Desember 2017, dan baru mulainya berlaku efisien pada 2 Januari 2018 untuk Servis Terintegrasi Satu Pintu (PTSP) BKPM. Tanggal 2 Juli 2018 ialah tenggat waktu untuk tubuh penanaman regional atau propinsi, terhitung zone perdagangan dan dermaga bebas, dan zone ekonomi khusus harus menerapkannya.

Sebelum melanjutkan pada pembahasan artikel dalam pendirian badan usaha dan kantor perwakilan di Indonesia mungkin ada baiknya anda melakukan konsultasi dengan biro jasa legalitas yang sudah berpengalaman seperti https://izinin.id dengan bantuan biro jasa pembuatan pt tentunya akan sangat membantu anda dalam pendirian usaha dan kantor perwakilan yang sedang anda ingin kembangkan.

 

Ketentuan No. 13/2017

Penerbitan Ketentuan No. 13/2017 sebagai salah satunya usaha implikasi Paket Peraturan Perekonomian Indonesia jilid ke-16 berkenaan Pemercepatan Penerapan Usaha.

Peralihan-perubahan yang diterapkan mempunyai tujuan untuk memudahkan proses hal pemberian izin dan sarana penanaman modal di Indonesia.

Di bawah ketentuan no.13/2017, BKPM cuma dibolehkan untuk menyepakati kantor perwakilan untuk konstruksi dan kantor perwakilan untuk minyak dan gas, selainnya dua tipe kantor perwakilan yang telah ada. Peralihan-perubahan penting yang lain untuk ketentuan yang berkaitan dengan kantor perwakilan ialah penghilangan ijin usaha untuk kantor perwakilan regional yang berjalan sepanjang lima tahun.

 

Tipe Kantor Perwakilan di Indonesia

Awalnya, tipe Kantor Perwakilan di Indonesia ialah:

– Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

– Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)

– Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

– Kantor Perwakilan Bank Asing

 

Dengan pertambahan anggota baru, empat tipe Kantor Perwakilan di Indonesia yang ada sekarang ini ialah:

– Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

– Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)

– Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

– Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Minyak dan Gas (KPPA MIGAS)

– Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

 

KPPA umumnya dibuat untuk Anda yang ingin mempunyai kehadiran pasar tanpa investasi modal dengan jumlah besar, saat sebelum mengawali usaha di Indonesia dengan PT PMA. KPPA ialah kantor perwakilan umum jika dibanding dengan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang dibuat untuk arah-tujuan management.

Untuk membangun KPPA di Indonesia, Anda harus memberikan program ke BKPM lewat direktur atau management perusahaan asing atau direktur di Indonesia dapat Anda tunjuk sebagai perwakilan perusahaan.

Anda bisa juga konsultasi dengan advokat untuk maksud ini karena prosesnya kemungkinan menjadi supaya sulit. KPPA harus berada di ibukota propinsi, dalam gedung perkantoran.

Lisensi KPPA berlaku untuk tiga tahun dan bisa diperpanjang tanpa batasan dengan masa masa aktif yang sudah diterangkan secara detil di surat pemilihan. Lisensi ini cuma dapat diperpanjang untuk dua tahun maksimal saat sebelum Ketentuan 13/2017 mulainya berlaku.

 

KPPA berperan untuk:

– Memantau, bekerja bersama, atur, bekerjasama dan sebagai wakil perusahaan induk atau cabangnya di luar negeri.

– Menyiapkan pembangunan dan peningkatan perusahaan punya asing di Indonesia.

– KPPA tidak dibolehkan untuk:

 

Jadi anggota management perusahaan, cabang atau anak perusahaan di Indonesia.

Mendapat pendapatan lewat pemasaran atau pembelian transaksi bisnis dan sumber yang lain di Indonesia.

Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)

Ada tiga tipe KP3A: pemasaran, manufacturing dan bipembelian. pemasaran lakukan kerja-sama dan kegiatan promosi; manufacturing bekerja melangsungkan survey pasar; dan pembelian bekerja memantau dan bekerja bersama.

 

Bila Anda membangun KP3A di Indonesia, aktivitas perdagangan atau pemasaran tidak dibolehkan.

Baik KPPA atau KP3A tidak memberi faedah untuk Anda untuk memulai usaha untuk mendapat pendapatan di Indonesia. Tetapi, Anda dibolehkan untuk buka kantor cabang di mana saja di Indonesia, suatu hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh KPPA.

Agar bisa mengurus KP3A, Anda harus sebagai perseorangan dengan background pengajaran kampus dan mempunyai pengalaman dalam sektor berkaitan hingga penuhi persyaratan.

KP3A berperan untuk mempromokan beberapa produk di Indonesia untuk perusahaan induknya di luar negeri.

Proses pengajuannya sama dengan KPPA. Namun document yang diberikan harus ditetapkan notaris di negara asal lalu dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Kantor ini harus berada di ibukota propinsi atau kota atau wilayah yang lain di Indonesia.

Agar bisa ajukan KP3A, lisensi namanya SIUP3A diperlukan. Ada banyak tipe SIUP3A bergantung pada peranan kantor perwakilan Anda.

SIUP3A Sementara – berlaku sepanjang dua bulan semenjak tanggal penerbitan

SIUP3A Kantor Pusat – berlaku sepanjang satu tahun semenjak tanggal penerbitan

SIUP3A Kantor Cabang dan SIUP3A kelanjutan – berlaku sampai tiga tahun semenjak tanggal penerbitan terkecuali dipastikan kebalikannya dalam surat pemilihan

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

Bila Anda mempunyai perusahaan konstruksi dengan kwalifikasi usaha B atau B2, Anda dapat mendaftarkan untuk BUJKA. Kwalifikasi B untuk Perencana sementara B2 untuk Eksekutor.

Tidak seperti KP3A dan KPPA, Anda dapat jalankan project di Indonesia dengan BUJKA dengan perusahaan konstruksi lokal (100% punya orang Indonesia) lewat operasi kombinasi.

Ijinnya berlaku untuk tiga tahun dan bisa diperpanjang. Pengajuan ijin BUJKA, pergantian dan penyempurnaan ijin membutuhkan ongkos dengan range di antara 5.000 sampai 10.000 USD. Ongkosnya bergantung pada sektor usaha aktif di mana BUJKA berperan serta.

Dengan BUJKA, perusahaan dibolehkan lakukan penelitian pasar dan bekerja bersama dengan perusahaan dan lembaga lain. BUJKA bisa juga turut serta dalam penyediaan service konstruksi, dan memberikan tugas tenaga kerja Indonesia atau asing untuk mengurus kantor.

Program dan document yang diperlukan harus diberikan ke Kementerian Tugas Umum. Ongkos administratifnya sekitar di antara 5.000 sampai 10.000 USD masing-masing untuk service diskusi konstruksi dan service penerapan konstruksi.

Pengajuan lisensi BUJKA memerlukan semakin banyak document dibanding dengan kantor perwakilan yang lain dan Anda harus menunjukkan jika perusahaan Anda mempunyai rekam jejak bagus dengan operasi yang semakin besar.

 

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Minyak dan Gas (KPPA MIGAS)

Tidak ada batas tentu untuk KPPA MIGAS. Tetapi, pada umumnya KPPA MIGAS ditata sama dengan KPPA.

Perusahaan asing yang bergerak di industri minyak dan gas saat ini dapat membangun KPPA MIGAS di Indonesia. Ini tidak ditata dalam ketentuan BKPM awalnya. Ijin KPPA MIGAS berlaku untuk tiga tahun dan dapat diperpanjang.

 

Kantor Perwakilan di Indonesia Secara Singkat

KEUNTUNGAN

– Pemilikan asing 100% dibolehkan

– Ongkos minimal, tidak diperlukan investasi

– Pemegang saham dan direktur tak perlu

– Inkorporasi dan pendirian yang cepat

– Pembangunan kedatangan pasar di indonesia murah

– Sesuai hukum dan ketentuan di Indonesia

Dapat ajukan ijin tinggal terbatas (KITAS) untuk eksekutif asing

 

KEKURANGAN

– Aktivitas pemasaran dan usaha yang terbatas

– Aktivitas marketing atau pemantauan yang terbatas

– Sponsor karyawan asing terbatas (untuk tiap ekspat yang bekerja di kantor perwakilan di Indonesia, Anda perlu mengaryakan tiga pegawai lokal)

 

Proses Program

Berikut tutorial singkat untuk membangun kantor perwakilan di Indonesia:

 

KPPA/KPPA MIGAS

Minta surat kesepakatan dari BKPM untuk lisensi KPPA

Mendapat surat domisili dari kecamatan lokal

Advokat untuk tanda-tangani program

Register Nomor Dasar Harus Pajak (NPWP)

Pertanda Daftar Perusahaan (TDP)

 

KP3A

Ajukan lisensi sementara KP3A di BKPM

Mendapat surat domisili dari kecamatan lokal

Advokat untuk tanda-tangani program

Register Nomor Dasar Harus Pajak (NPWP)

Pertanda Daftar Perusahaan (TDP)

Mendapat lisensi tetap KP3A

 

BUJKA

Program dilihat dan bayar pajak pemerintahan

Mendapat lisensi BUJKA

Mendapat surat domisili dari kecamatan lokal

Register Nomor Dasar Harus Pajak (NPWP)

Mendapat Pertanda Daftar Perusahaan