Pemerintah akan membangun pelabuhan baru di kawasan Tanjung Pinggir, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya penataan pelabuhan di Indonesia yang lebih efisien, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya logistik yang masih mencapai 23 persen.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan lokasi calon pelabuhan baru di Batam ini sangat strategis karena berhadapan langsung dengan pelabuhan besar di Singapura. Nantinya, pembangunan akan menggunakan skema Businnes to Business (B2B) sehingga tidak menggunakan APBN.

Pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan pelabuhan baru ini.

 

“Kami regulator akan mengawal dan membuat timeline dan studi yang matang. Kita lakukan dengan tata kelola yang baik tetapi cepat. Kita harapkan sebelum 2024 pelabuhan ini sudah selesai dan sudah beroperasi,” kata Budi di Jakarta, Senin (24/1).

Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini diproyeksikan akan lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok dan akan diintegrasikan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Saat ini luas lahan yang ada di Tanjung Pinggir sebesar 94 hektare dan selanjutnya akan diperluas hingga 330 hektare dengan kedalaman airnya sekitar 40 meter.

 

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan pelabuhan batam merupakan salah satu upaya pemerintah menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih cukup tinggi.

“Di negara lain sudah rata-rata 13 persen. Kami menargetkan biaya logistik turun sampai 17 persen pada tahun 2024, kalau bisa lebih cepat,” kata Luhut.

Dia menuturkan, akan melakukan penataan pelabuhan-pelabuhan eksisting yang ada di Batam. Saat ini di Pulau Batam terdapat sejumlah pelabuhan eksisting diantaranya Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Nongsa Pura, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Kabil, dan Pelabuhan Telaga Punggur.

“Nantinya Pelabuhan di Tanjung Pinggir ini akan dibuat menjadi green and smart port,” tandasnya.